Skandal Bank Century Harus Tuntas dalam 2 Bulan

Hak Angket Century telah disahkan oleh DPR dengan dukungan penuh. Skandal ini pun diharapkan bisa segera dituntaskan.
“Skandal Bank Century harus dibuka tuntas dan dalam waktu yang tidak lama, maksimal dua bulan, karena kalau tidak hanya akan menimbulkan bom waktu,” kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam rilis kepada detikcom, Rabu (2/12).
Menurut Hendardi, berbagai pihak di luar parlemen harus mengawal Pansus Hak Angket. Berbagai tarik-menarik kepentingan dikhawatirkan akan melemahkan upaya pengungkapan skandal besar ini. Proses hukum juga perlu didorong untuk menuntaskan skandal Century.
“Ini saat yang tepat untuk bersinergi antara Polisi, Jaksa, dan KPK. Ketiga institusi ini harus memanfaatkan skandal Bank Century untuk memperbaiki kinerja mereka,” lanjutnya.
Hendardi menambahkan skandal Century memiliki dampak lebih luas dari masalah kriminalisasi KPK. Oleh karena itu Pansus Hak Angket Century harus didukung oleh BI, LPS dan PPATK agar bekerja optimal.
“Kalau perlu Pansus Hak Angket DPR bekerja dalam masa reses dan maraton memanggil semua pihak yang terlibat dalam skandal Bank Century,” pungkasnya.
Kepala PPATK Dituding Berbelit-belit Jelaskan Soal Century
Pernyataan-pernyataan Kepala PPATK Yunus husein dianggap berkelit-kelit dalam menjabarkan perkembangan kasus Bank Century. Komisi III DPR menuding Yunus berada dalam tekanan dan memintanya berkata sejujurnya.
“Tugas bapak apa? Ini jelas, Jangan berdalih dan berkelit. Apa ada ketakutan bapak dalam kasus ini?” tanya anggota Komisi III Syarifuddin Suding dalam RDP Komisi III DPR bersama PPATK di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12).
Mendengar hal itu, Yunus pun segera angkat bicara. Ia menyatakan pihaknya tidak tekanan. “Kami tidak mengalami tekanan. Kami tidak menyembunyikan apa pun. Kalau dibilang sembunyikan, sembunyikan apa,” tanyanya kembali.
Membuka skandal century ini, lanjut Yunus, pihaknya telah memiliki komitmen yang kuat. “Kami akan membantu penegak hukum. Saya juga telah berbicara dengan pimpinan KPK, Pak Tumpak,” akunya.
Yunus menyatakan pihaknya sama sekali tidak bermaksud untuk lari dari tanggung jawab. “Kami tidak menghindar dari tanggung jawab. Terus terang kami belum mendalami laporan BPK,” ucapnya.